Dalam rangka menambah wawasan serta tugas pokok dan fungsi, Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kabupaten Karanganyar melakukan kunjungan Studi Banding ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota ...
Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, DPMPTSP Kota Yogyakarta telah meluncurkan inovasi Whatsapp Chatbot Untuk Layanan Informasi dan Konsultasi Perizinan Berusaha OSS RBA. Inovasi tersebut merupakan layanan dalam bentuk chatbot, ...
dalam rangka telah diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah yang ...
Dalam rangka mendapatkan masukan terkait penyusunan Pedoman Kerja Pembentukan Penguatan Gugus Tugas Daerah untuk pelaksanaan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang salah satu programnya adalah Gerakan Indonesia Melayani (GIM). ...
Diskusi peran pusat perubahan dalam mendukung Gerakan Indonesia Melayani (GIM) dan upaya perbaikan kualitas Pelayanan Publik Oleh Asisten Deputi Partisipasi Masyarakat Kemempanrb
Dalam rangka percepatan Rencana Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Kabupaten Luwu Timur, DPMPTSP Kabupaten Luwu Timur melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke DPMPTSP Kota Yogyakarta ...
Dalam rangka menambah wawasan serta tugas pokok dan fungsi, DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa tengah melakukan kunjungan Studi Banding ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Yogyakarta (DPMPTSP). ...
Pelatihan dasar CPNS khusus Golongan III di Dinas Penanaman Modal yang dilaksanakan sejak 19 Mei sampai dengan 6 Agustus 2022 yang diikuti oleh 7 peserta CPNS. Peserta melaksanakan Latsar Secara ...
Keluarga Besar DPMPTSP Kota Yogyakarta Mengucapkan Selamat Hari Raya Idhul Fitri 1443 H Mohon Maaf Lahir & Batin Link Video on Youtube : https://www.youtube.com/watch?v=9Bb1JYH5w9w
Pelayanan Konsultasi OSS khusus Usaha Mikro Kecil sekarang Dilayani di Kemantren Masing-masing Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor. 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja
